BKSAP Dorong Task Force Hingga Forum AIPA Dibentuk Sebagai Resolusi Kedamaian Myanmar

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Dewan (BKSAP) Lembaga Legis Latif Putu Supadma Rudana Merangsang satuan tugas atau task force Hingga Forum Organisasiregional Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dibentuk Sebagai resolusi Kedamaian Myanmar. Legislator asal Bali ini Berpartisipasi Untuk Forum AIPA Caucus Hingga Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam.

Putu mengungkapkan, ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya resolusi tentang Myanmar. “AIPA Caucus Merundingkan berbagai hal, Hingga mana tahun lalu berbagai resolusi telah diadopted sewaktu Hingga Jakarta, politik, ekonomi, sosial Kebiasaan Global, tentang perempuan dan pemuda, youth juga dibahas berbagai implementasi dan laporan masing-masing Bangsa sudah disampaikan Ke sesi pertama AIPA Caucus,” ujar Putu Melewati keterangannya, Rabu (12/6/2024).

Dia membeberkan hanya sembilan Bangsa yang hadir Untuk forum tersebut Di 10 Bangsa. Putu menuturkan, Myanmar yang tidak hadir Lantaran masih alami proses Di demokrasinya bahwa Junta Militer Untuk berkuasa Hingga Bangsa tersebut.

“Untuk pemaparan Sekretaris AIPA, bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan memang cukup aktif. Dari tahun lalu, sebenarnya sangat aktif sewaktu Indonesia menjadi chair atau Ketua AIPA. Tahun ini kegiatan tersebut berjalan tapi tidak sebanyak tahun lalu,” imbuhnya.

Di laporan itu disampaikan, sambung Putu, bahwa berbagai resolusi telah Diterapkan Hingga berbagai Bangsa dan Indonesia salah satu Bangsa yang telah melakukan implementasi Di resolusi itu Di 85 persen. “Artinya, kita termasuk sudah yang cukup baik Sebagai implementasikan resolusi yang diadopt AIPA,” ujarnya.

Tetapi, Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) Sebagai Pembangunan Sustainability ini mengungkapkan masih ada beberapa Permasalahan lain yang belum terimplementasikan, secara khusus AIPA telah Mengintroduksi satu resolusi berhubungan Myanmar. Putu menuturkan, Pada ini Myanmar Hingga Forum Organisasiregional dan AIPA tidak dihadirkan, secara khusus masih tidak diundang.

“Mereka anggota tetap bayar iuran tapi tidak dihadirkan Untuk berbagai kegiatan AIPA sampai bisa implementasikan resolusi AIPA, yaitu mengimplementasikan 5 Nilai konsensus tersebut. Ada sebuah resolusi AIPA yang sudah adopt Untuk pertemuan Sebelumnya Itu, berhubungan political matters yaitu tentang resolution on parliamentary cooperation in contributing to long lasting peace in Myanmar,” kata Putu.

Maka itu, Putu sebagai Ketua Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa sangat penting anggota AIPA memperhatikan Sebagai bisa turut membantu proses demokratisasi kembali Hingga Myanmar. Tentu, kata dia, anggota AIPA harus memastikan juga agar Myanmar melaksanakan 5 Nilai konsensus yang telah disepakati, dan Membahas peran Sebagai membantu first track Hubungan Luar Negeri pemerintah.

“AIPA harus bergerak lebih konkret dan kita usulkan ada task force. Usulan itu bisa Untuk bentuk task force agar bisa dibentuk dan bekerja secara khusus Sebagai mendampingi, Justru hadir dan membantu mediasi Junta Militer Di pihak secara khusus CRPH atau Dewan, yang sudah dipilih rakyat dulu yang resmi yang sekarang Untuk pengasingan,” katanya.