Biro Haji Jangan Nakal! Kemenag Akansegera Hukuman Politik Bila Tak Pakai Visa Resmi

Kementerian Agama (Kemenag) RI Bersama tegas Akansegera Memberi Hukuman Politik kepada biro perjalanan atau travel haji yang menawarkan paket perjalanan haji tanpa menggunakan visa resmi Sebagai haji.

“Kita Akansegera memberi Hukuman Politik kepada travel yang menyediakan visa selain visa resmi haji,” kata Pejabat Tingginegara Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas Untuk keterangan Ke Jakarta, Rabu.

Gus Men, sapaan akrabnya, mengungkapkan peringatan bahwa berhaji hanya boleh menggunakan visa resmi haji juga telah dilontarkan Bersama Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi.

“Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Akansegera bertindak tegas. Saya juga sudah sampaikan jangan berangkat haji tanpa visa resmi haji,” lanjutnya.

Diketahui, visa haji diatur Untuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

Pasal 18 Aturantertulis PIHU mengatur bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia, dan visa haji mujamalah undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Ke luar itu pasti Akansegera Bersama Sebab Itu masalah, dan terbukti beberapa jamaah Indonesia ada yang terkena aturan yang diberlakukan Kerajaan Arab Saudi,” ucap Gus Men.

Sebagai informasi, visa kuota haji Indonesia terbagi dua, haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Tahun ini, kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 orang. Indonesia juga Merasakan 20.000 tambahan kuota, Agar total kuota haji Indonesia Ke operasional 1445 H/2024 M adalah 241.000 orang.

Sebagai warga Negeri Indonesia yang Merasakan undangan visa haji mujamalah Untuk Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Aturantertulis PIHU mengatur bahwa keberangkatannya wajib Lewat PIHK, Bersama PIHK yang memberangkatkan Warga Negeri Indonesia yang Merasakan undangan visa haji mujamalah Untuk Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Pejabat Tingginegara Agama.