Beban Kemenag Dinilai Terlalu Berat, Ketua Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Usul Pembentukan Kementerian Haji

JAKARTA – Ketua Badan Biaya (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat, Said Abdullah mengusulkan agar dibentuk kementerian khusus haji . Menurutnya, beban kementerian agama (Kemenag) sudah terlalu berat.

Usulan ini disampaikan Said menyusul adanya Ide pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024. Said mengatakan, evaluasi itu harus dilakukan secara substanstif dan tidak hanya bersifat parsial. Ia melihat beban atau tupoksi Kemenag sudah sangat berat. Beban itu, Justru melingkupi semua aspek kehidupan manusia, mulai Untuk persoalan Belajar agama, baik itu Bimas Islam, Kristen Katolik, Hindu, hingga Konghucu.

“Di Di yang sama, Di Kemenag juga menangani bab sedekah, wakaf, dan ada juga haji tiap tahun yang bebannya sangat berat. Itu pun lahir sesuai Perundang-Undangan ada kewajiban ada direktorat yang menangani sertifikasi halal,” kata Said dikutip Untuk laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (18/6/2024).

Mantan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat itu menambahkan, beban yang berat dan banyak itu menyebabkan kinerha Kemenag Untuk kaitan haji seakan berjalan Di tempat. Di Di yang sama, relasi Ditengah Kemenag Di Badan Pengelola Keuangan Haji(BPKH) juga kurang Memperoleh chemistry yang baik.

“Sebab itu, menurut saya agar ini mulus Di Didepan urusan haji, jadikan kementerian sendiri yang itu langsung nyambung Ditengah BPKH sebagai pengelola keuangan haji sekaligus Di Kementerian Haji. Nah Di Kementerian Haji juga ada tentu Untuk Kemenag yang Di ini dikelola, khusus juga Di Kemenag ada pengelolaan yaitu Dana Abadi Umat,” ujarnya.

Legislator PDIP itu beranggapan, Di adanya kementerian khusus tersebut, membuat tata kelola haji diharapkan lebih efektif, efisien, Justru langsung bisa telat sasaran, Sebab mengupayakan perbaikan Untuk hulu hingga hilir, Untuk mulai jemaah belum berangkat, hingga pulang kembali Di Tanah Air.

Jika beban haji yang sangat berat ini terus ditangani Di Kemenag, Said meyakini tidak Berencana ada perubahan fundamental. Sebab, ruang kendali seorang Pejabat Tingginegara Agama menjadi terlalu luas dan lebar. Padahal, urusan Kemenag tidak hanya soal haji, yang terpenting adalah pembangunan Belajar keagamaan termasuk Merundingkan persoalan aktual.

“Sehebat-hebatnya seorang Pejabat Tingginegara yang rantainya begitu panjang, itu Berencana berat melakukan pengawasan. Saya yakin kalau haji dipisah Untuk Kemenag, Kemenag Berencana lebih fokus Di Topik-Topik keagamaan aktual, Di Di yang sama Kementerian Haji juga Berencana fokus persoalan yang Di ini haji,” tuturnya.

Ia berharap, Prabowo Subianto sebagai Ri terpilih 2024-2029 dapat Mengkaji usulan ini. Menurutnya, persoalan haji ini berkaitan Di Kesejajaran umat dan kemampuan Kemenag menangani persoalan haji.

“Ini Dibagian Untuk sumbangsih pemikiran kepada Ri terpili. Saya hanya usulkan, Untuk sekian banyak (tupoksi) itu Kemenag nampaknya perlu dipisah Untuk Kementerian Haji,” katanya.