Alasan Megawati Masukkan Ganjar dan Ahok Hingga Pengurus Pusat PDIP

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Kedaulatan Rakyat Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan Megawati Soekarnoputri merombak kepengurusan pengurus pusat Di memasukan sejumlah nama mulai Di Ganjar Pranowo hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pelantikan dan pengucapan sumpah tersebut digelar Hingga Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Diketahui, Megawati merombak kepengurusan Untuk Peristiwa pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan pengurus DPP PDI-Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025. “Hingga Untuk Diskusi tadi, konsolidasi partai, Ibu Mega memang Mengintroduksi perubahan struktur Di DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan, itu tidak lain sebagai Dibagian Di adaptif policy yang bersifat strategis Hingga Untuk Berusaha Mengatasi tantangan-tantangan Hingga Di yang tidak ringan,” kata Hasto usai Peristiwa pelantikan, Jumat (5/7/2024).

Hasto mengatakan, struktur kepengurusan Terbaru dipersiapkan Untuk hadapi Pemilihan Kepal Adaerah 2024. Ia menambahkan, pihaknya ingin Memperkenalkan kesetaraan Di setiap anak bangsa Di ajang Pemilihan Kepal Adaerah ini. “Sebab yang ingin kita bangun dentan Pemilihan Kepal Adaerah itu adalah prinsip kesetaraan Di setiap anak bangsa Untuk dapat didorong Lewat proses yang demokratis menjadi pemimpin secara ideal, Kendati mereka berasal Di kalangan rakyat biasa,” kata Hasto.

“Tetapi Memiliki kemampuan profesional, Memiliki komitmen ideologis, Memiliki kemampuan teknokratik Untuk membawa perubahan Indonesia, maka mereka harus diberikan ruang Supaya Pemilihan Kepal Adaerah bukan menjadi konsensus elit yang Sesudah Itu melakukan pengaturan dan Sesudah Itu membawa jarak Di rakyatnya,” sambungnya.

Atas dasar itu, Hasto menyampaikan terdapat sejumlah tokoh yang masuk Untuk struktur partai. Salah satunya, Adian Napitupulu yang menjabat sebagai Wasekjen PDIP Bidang Kominfo. “Sebab kemampuan Pak Adian juga Hingga Untuk Menyediakan penjelasan kepada publik Di cara yang bisa diterima Dari Komunitas dan berdasarkan prinsip komunikasi yang didasarkan Di ideologi partai,” ucap Hasto.

Di Itu, kata Hasto ada juga Ronny Talapessy yang menjabat Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional. Dimasukannya Ronny, kata Hasto, didasari adanya suatu kencederungan Di otokrasi hukum, autocratic legalism.

Menurutnya, hal itu harus dijawab bahwa hukum harus mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat. Ia menegaskan, hukum bukan mencerminkan elit kekuasaan. “Tetapi mencerminkan suatu ide tentang bagaimana kesetaraan, keadilan, hak yang sama Di rakyat Di pembangunan itu dapat dijamin Di berkeadilan,” kata Hasto.

“Supaya masuk seperti Pak Ganjar Pranowo selaku Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pak Basuki Tjahaja Purnama Ketua DPP Bidang Perekonomian, Sesudah Itu ada Pak Deddy Sitorus Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilihan Umum Eksekutif, ada Rano Karno Hingga Bidang Kebudayaan, Supaya politik nanti Akansegera mencerminkan suatu estetika Untuk kebudayaan itu,” tandas Hasto.