Ada Ormas Keagamaan Tolak Tawaran Kelola Tambang, Pembantu Kepala Negara ESDM Bilang Begini

JAKARTA – Pembantu Kepala Negara Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara mengenai adanya organisasi Kelompok atau ormas keagamaan yang Berkata tidak Akansegera mengajukan izin kelola tambang . Arifin bilang, Negeri pun Akansegera Memutuskan alih lahan tambang, jika ormas keagamaan menolak Untuk melakukan pengelolaan.

Justru, pemerintah juga tak menutup kemungkinan Untuk melakukan pelelangan lahan tambang yang bersangkutan Untuk dikelola pihak swasta.

“Ya, kembali kepada Negeri, kita berlakukan sebagaimana aturan yang ada, bisa lelang, gitu,” jelas Pembantu Kepala Negara ESDM Arifin ketika ditemui Ke Direktorat Jenderal Migas dan Gas (Ditjen Migas), Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Diakuinya, pemberian izin kepada ormas keagamaan Untuk mengelola tambang sejatinya merupakan upaya pemerintah Untuk memberdayakan ormas keagamaan agar Memiliki kontribusi besar Untuk Pembuatan ekonomi umat.

“Dari Sebab Itu memang ini kan upaya pemerintah Untuk bisa Menyediakan kesempatan kepada yang Pada ini itu adalah ormas-omas keagamaan yang memang nonprofit ya. Mereka ada sumber Untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan itu banyak, ibadah, Pembelajaran, masalah Kesejaganan, ini dan itu hanya diberikan Untuk 6 saja,” paparnya.

Sebagaimana diberitakan Sebelumnya, ormas keagamaan Menyediakan respons beragam soal tawaran pengelolaan tambang Untuk pemerintah. Salah satunya seperti Muhammadiyah yang menyebutkan jika mereka belum Merundingkan soal izin kelola tambang.

Sambil Pembantu Kepala Negara Penanaman Modal Untuk Negeri/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan ormas keagamaan pertama yang Merasakan konsesi tambang Untuk pemerintah adalah Nahdlatul Ulama (NU).

Berikutnya ada konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang menolak tawaran pemerintah Untuk mengelola pertambangan Untuk ormas keagamaan. Alasan penolakan ini didasarkan Di prinsip kehati-hatian dan komitmen KWI.

KWI menjunjung tinggi harkat martabat manusia, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, Kesejaganan bersama, dan kelestarian alam semesta.