Pernyataan Plt Sekretaris DPW PPP Bali Ditentang DPW Banten

JAKARTA – Pernyataan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan Pimpinan Area (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bali M Thobahul Aftoni yang Berkata bahwa hasil Rapimnas IX Yang Terkait Didalam muktamar hanyalah gimik politik belaka ditentang Dari Ketua DPW Banten Subadri Ushuludin. Subadri mengatakan, semua kader terutama pengurus Di DPP, DPW, dan DPC Memahami keputusan paling puncak yaitu rapimnas.

“Menurut saya sah muktamar dilaksanakan sesuai AD/ART Di tahun 2025. Lantaran semua DPW PPP se-Indonesia sudah bersepakat, semuanya sudah Menerbitkan pendapat, dan suara bulatnya adalah menegaskan muktamar sesuai AD/ART (Biaya Dasar/Biaya Tempattinggal Tangga, red) yang berlaku yaitu tahun 2025,” ujar Subadri, Rabu (19/6/2024).

Dirinya pun lantas mempertanyakan kepada Aftoni atau akrab disapa Toni yang juga hadir Pada Rapimnas IX, mengapa tak kunjung bersuara Di Di forum jika memang tidak setuju Didalam hasil Diskusi. Subadri mempertanyakan apakah Toni paham organisasi.

“Sepengelihatan saya Lantaran sesama DPW, waktu itu DPW Bali hadir dan tidak bersuara. Kalau pun dibilang gimik atau apa pun Di luar, Mungkin Saja Mas Toni patut Dilindungi apakah paham organisasi? Pada forum kan hadir, kenapa tidak bersuara?” tegas Mantan Wakil Wali Kota Serang ini.

Subadri juga meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Bagi menindak tegas pengurus partai berlambang ka’bah itu yang membuat gaduh. “Sesuai Didalam kesepakatan Pada rapimnas juga, kami meminta kepada DPP dan petinggi majelis ketika ada kader atau pengurus partai yang membuat gaduh agar segera ditindak. Tujuannya, agar partai ini jumeneng (tegak) tetap adem dan tidak ada pengacau,” pungkasnya.