Rusia Umumkan Syarat Mutakhir Karena Itu Anggota BRICS, Dilarang Keras Dukung Hukuman Politik Barat

JAKARTA – Setiap Bangsa yang ingin bergabung Bersama kelompok BRICS tidak boleh berpartisipasi Untuk Hukuman Politik-Hukuman Politik sepihak yang ilegal. Hal itu disampaikan Wakil Pembantu Ri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov Bersama menekankan bahwa hal ini merupakan kriteria utama Bagi Moskow Sebagai menyambut anggota Mutakhir. Berbicara Untuk sebuah konferensi pers Hingga Moskow Ke hari Selasa, sang diplomat menyinggung visi Rusia Sebagai perluasan BRICS.

“Bagi kami, salah satu kriteria utama Sebagai masuk Hingga BRICS dan menyambut Bangsa-Bangsa mitra adalah tidak berpartisipasi Untuk Aturan Hukuman Politik ilegal, langkah-langkah pembatasan ilegal Di peserta BRICS, Awalnya, tentu saja, Di Rusia,” kata Ryabkov dikutip Untuk Russian Today, Rabu (19/6/2024).

Baca Juga: Putin Tiba Hingga Korea Utara, Langsung Disambut Kim Jong-un

Sikap tegas ini harus disambut Bersama pemahaman penuh Bersama anggota BRICS lainnya. Moskow berharap posisi seperti itu Sebagai mempertahankan sifat inti Di kelompok ini tumbuh Hingga masa Didepan.

“Fakta bahwa BRICS Berencana tumbuh dan menemukan bentuk-bentuk Mutakhir baik Bersama mitra maupun Untuk hal perluasannya sendiri tidak dapat disangkal,” kata diplomat tersebut, seraya menambahkan bahwa sepuluh anggota kelompok Di ini telah menyesuaikan diri satu sama lain dan sekarang bekerja sebagai sebuah Skuat.

BRICS didirikan Ke 2006 Bersama Brasil, Rusia, India dan China, Sambil Itu Afrika Selatan bergabung Ke tahun 2011. Kelompok ini berkembang tahun ini Bersama menyambut Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab sebagai anggota penuh. Kelompok ini, yang sekarang dikenal sebagai BRICS+, memilih Sebagai mempertahankan nama aslinya Kendati telah berekspansi.

Sejumlah Bangsa lain telah secara resmi Mengungkapkan niat mereka Sebagai bergabung Bersama organisasi ini. Ekspresi niat terbaru datang Ke akhir pekan lalu Untuk Perdana Pembantu Ri Malaysia Anwar Ibrahim, yang berjanji Sebagai segera mengajukan dokumen yang diperlukan.

“Kami telah membuat Aturan kami jelas dan kami telah membuat keputusan. Kami Berencana segera memulai proses formal. Kami menunggu hasil akhir dan umpan balik Untuk pemerintah Afrika Selatan,” kata Ibrahim.

(nng)