Pemerintah Harus Hadir Selesaikan Judi Online

JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan pemerintah harus hadir menyelesaikan masalah judi online (judol). Sebab, judol Disorot sangat berbahaya Sebagai keberlangsungan bangsa Indonesia.

“Bahwa judi online ini sangat berbahaya, dan karenanya pemerintah harus hadir Sebagai menyelesaikannya,” kata HNW Pada memberi sambutan Di Kegiatan Tebar Kurban Di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024).

HNW menuturkan, Kelompok terdampak judol sudah menyasar 3,5 juta Kelompok. Bersama jumlah itu, kata HNW, 80% merupakan Kelompok Bersama kalangan bawah.

“Agar memang menjadi permasalahan yang penting Sebagai kita pertimbangkan Yang Berhubungan Bersama Bersama dimensi akal dan moral. Apalagi bila kita ketemu Bersama kata yang lain yang disampaikan Bersama KPAI yang katakan bahwa sudah 3 tahun terakhir Indonesia darurat pornografi anak,” tutur HNW.

HNW pun mengatakan bahwa salah satu contoh masalah pornografi yakni seorang ibu lecehkan anak kandungnya Untuk uang Rp15 juta Di Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Di Di Itu, ia menuturkan, ada juga Tindak Kejahatan seorang bapak melecehkan anak kandung.

“Moralitas yang bobrok semacam ini, Malahan sudah dinyatakan 3 tahun berturut-turut. Dan kami anggota Wakil Rakyat Bersama PKS dan saya Di Komisi VIII, tentu Dibagian daripada Langkah advokasi partai, sudah Dari periode yang lalu meneriakkan agar satu-satunya kementerian yang membawa nama perlindungan anak yaitu KPPA itu ditingkatkan kewenangannya,” kata HNW.

“Agar dia tidak hanya kementerian yang terlibat koordinatif, tetapi harusnya menjadi kementerian yang bersifat teknis seperti Kementerian Pemuda dan Aktivitasfisik, Kementerian Agrikultur dan sebagainya,” imbuhnya.

Tak hanya Di sisi kewenangan, HNW juga meminta agar Dana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Sebagai ditingkatkan lagi. Ia melanjutkan, Dana kementerian itu terus alami penurunan Untuk beberapa tahun terakhir.

“Dan anggarannya harus dinaikkan, Sebagai menangani Kebugaran-Kebugaran kedaruratan semacam ini, Dana tidak pernah naik lebih Bersama Rp325 miliar Idr setiap tahun. Malahan 3 tahun ini Merasakan penurunan, kalaupun ada kenaikan, itu pun tidak Yang Berhubungan Bersama Bersama perlindungan anak,” kata HNW.

“Tentu ini menggambarkan betapa sisi bernegara yang harus dikritisi harus diingatkan, Indonesia Bersama Kebugaran darurat semacam ini, harusnya Bangsa hadir Sebagai Sesudah Itu memperkuat komitmennya Melewati kementerian-kementeriannya, Melewati lembaga-lembaga yang ada,” pungkasnya.