Bisnis  

Bantuan Pemerintah Rakyat Miskin Sebagai Pecandu Judi Online, Apakah Pantas?

Pemerintah mewacanakan pecandu judi online Memperoleh Bantuan Pemerintah. FOTO/dok.SINDOnews

JAKARTA – Pengamat Keputusan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mempertanyakan soal kepantasan Bantuan Pemerintah Sebagai Olahragawan judi online . Menurut dia wacana pemberian Bantuan Pemerintah kepada korban judol sebagai salah satu contoh kegagalan pemerintah memotret kenyataan penerima Bantuan Pemerintah Sebelumnya. Berdasarkan temuannya, terdapat sejumlah oknum penerima Bantuan Pemerintah yang justru menggunakan bantuannya Sebagai bermain judi online.

“Di ini pemerintah gagal Pada penerima Bantuan Pemerintah terutama yang tercantum Untuk DTKS (data terpadu Kesejajaran sosial), para penerima Bantuan Pemerintah itu banyak juga kok yang bermain judi online. Ini kan juga tidak diketahui kalau ada penyalahgunaan Bantuan Pemerintah yang diterima,” ujar Trubus Pada dihubungi, dikutip Minggu (16/6/2024).

Dia melanjutkan, para penerima Bantuan Pemerintah yang Memperoleh Pemberian tersebut, malah menggunakannya Sebagai bermain judol. Permasalahan ini, kata Trubus, belum sama sekali ditangani Didalam pemerintah Untuk penanggulangan maraknya judol tersebut.

“Problemnya sudah ada penyalahgunaan dana Bantuan Pemerintah Didalam penerima Sebelumnya yang malah digunakan Sebagai bermain judol, justru malah tidak diutak-utik dan dibiarkan saja Didalam pemerintah. Kategorinya jelas-jelas penyalahgunaan Bantuan Pemerintah ini,” terang Trubus.

Trubus mengatakan penanganan korban judi online ini sebaiknya bukan Didalam diberikan Bantuan Pemerintah. Dia menilai penanganan korban judol sebaiknya disamakan Didalam para pecandu Bahaya Narkotika.

“Judi itu seperti Bahaya Narkotika, sifatnya kecanduan. Sebaiknya penanganannya disamakan saja seperti pecandu Bahaya Narkotika. Para korban judi online ini sebaiknya direhabilitasi saja,” jelas Trubus.

Didalam Detail, Trubus mengatakan, data penerima Bantuan Pemerintah yang Sebelumnya sudah tercantum Untuk Data Terpadu Kesejajaran Sosial (DTKS), justru Lebihterus ditambah Didalam kriteria korban judi online yang dipandang miskin Lantaran disengajakan.

“Sekarang justru pemerintah malah mewacanakan hendak Menyediakan Bantuan Pemerintah kepada korban judi online. Didalam Sebab Itu kan ada penerima Bantuan Pemerintah Terbaru yang dimasukkan Di Untuk DTKS, berarti Kesenjangan Ekonomi Di Indonesia bertambah dong? kita juga gagal dong menangani tingkat Kesenjangan Ekonomi Di Indonesia,” papar Trubus. “Kok kita bantu orang yang miskin Lantaran bermain judi online Sesudah Itu diberikan Bantuan Pemerintah.”

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Bantuan Pemerintah Rakyat Miskin Sebagai Pecandu Judi Online, Apakah Pantas?