Penyelenggara Pemungutan Suara Sebut Masih Lakukan Harmonisasi Putusan MA soal Batas Usia Kandidat Kepala Area

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pemungutan Suara) , Hasyim Asya’ri menyebut bahwa sampai Pada ini belum ada keputusan apakah putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia Kandidat kepala Area Berencana dimasukkan Di Untuk PKPU atau tidak. Dia beralasan pihaknya masih melakukan harmonisasi.

“Ini masih diharmonisasi,” ujar Hasyim Di Kompleks Legislatif, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Maka Itu, dia belum bisa memastikan apakah putusan MA tersebut Berencana berlaku Ke Pemungutan Suara Lokal serentak 2024 yang Berencana digelar Ke Bulan November mendatang.

Penyelenggara Pemungutan Suara, kata Hasyim, tidak bisa memutuskan secara sepihak Yang Terkait Bersama hal tersebut. Pasalnya, Untuk harmonisasi ini, lembaga penyelenggara Pemungutan Suara Nasional juga turut melibatkan pemerintah dan Penyelenggara Pemungutan Suara.

“Lantaran kalau harmonisasi kan ada pihak Penyelenggara Pemungutan Suara sebagai pihak yang Melakukan harmonisasi. Dan Lalu, ada Kementerian Hukum dan Hakasasi Manusia, ada Kementerian Untuk negeri, ada Penyelenggara Pemungutan Suara. Dari Sebab Itu masih dibahas,” jelasnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana yang meminta peraturan batas usia Kandidat kepala Area minimal 30 tahun dicabut.

Putusan itu tertuang Untuk Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputus Ketua Majelis Yulius Bersama Anggota Majelis 1 Cerah Bangun dan Anggota Majelis 2 Yodi Martono.

Sebagai informasi, batas usia minimal Kandidat kepala Area yang tertuang Untuk Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020, MA Berkata bahwa itu bertentangan Bersama Aturantertulis Nomor 10 Tahun 2016.

Untuk putusan tersebut, MA telah mengubah yang awalnya Calon Gubernur dan cawagub minimal berusia 30 tahun, yang terhitung Dari penetapan Kandidat menjadi Setelahnya pelantikan.

Atas dasar itu, MA meminta Penyelenggara Pemungutan Suara mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.