Seluk-beluk Mengurus Izin Pembangunan Hotel Di Bali, Gampang atau Susah?

Topik mengenai obral izin pembangunan hotel Di Bali menjadi perbincangan hangat. Banyak yang bertanya, bagaimana proses pembuatan izin pembangunan hotel Di Bali?

Setelahnya pulih Untuk Penyebara Nmassal Covid-19, Bali kembali gencar membangun berbagai fasilitas akomodasi, seperti hotel dan villa Sebagai mendukung sektor Perjalanan Di Luarnegeri yang mulai bangkit.

Berbagai tempat Didalam pemandangan alam yang indah, seperti sempadan pantai hingga bibir jurang, menjadi incaran para pengembang.

Tetapi, Bali Disorot terlalu sembrono Untuk membangun fasilitas akomodasi, sampai-sampai membangun tak sesuai aturan, termasuk memotong tebing pun dilakukan.

Menurut Prof. Dr. Drs. I Putu Anom, M.Par, Guru Besar Perjalanan Di Luarnegeri Universitas Udayana dan pemerhati Perjalanan Di Luarnegeri, pengaruh negatif Untuk pembangunan hotel dan villa tentu tak Berencana berdampak baik Ke lingkungan dan alam Bali.

“Saya Merasakan, sekarang sudah banyak pembangunan dan izin yang dikeluarkan Yang Terkait Didalam pembangunan hotel, khususnya Di Bali selatan. Tapi pembangunannya itu Di tepi pantai, sungai, atau Di tepi jurang. Karena Itu, ini bisa merusak alam, kan itu salah ya,” kata Anom, Senin (10/6/2024).

IB Purwa Sidemen, S.Ag., M.Si, Direktur Eksekutif PHRI Bali, menuturkan bahwa Sebagai Memperoleh izin pembangunan properti Di Bali wajib Memiliki desain gambar yang Memperoleh persetujuan hingga terbit IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

“Sebagai Memperoleh izin Untuk membangun sebuah properti. Utamanya tentu harus Memiliki desain atau gambar yang Lalu sudah Memperoleh persetujuan hingga dikeluarkannya IMB. Jika proses itu sudah dipenuhi, maka pembangunan bisa dilakukan,” ujar Purwa.

“Sebelumnya IMB diberikan pasti dilihat konsultan perencananya siapa dan kontraktornya siapa. Tentu semua harus berbadan hukum,” imbuhnya.

Jika sebuah bangunan Memiliki struktur bertingkat atau berlevel, Purwa menyebut diperlukan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pembuatan sertifikat dibuat Setelahnya bangunan selesai. Berencana diverifikasi desain bangunan Didalam kesesuaian bangunan.

“Tetapi, sekarang seandainya bangunan tersebut Memiliki struktur bangunan yang bertingkat atau berlevel. Sebuah bangunan harus dilengkapi Didalam sertifikat laik fungsi. Biasanya dilakukan Setelahnya bangunan selesai, Karena Itu Berencana dicocokan Di desain dan bangunannya,” tuturnya.

Traveler pun bertanya-tanya, siapa yang berwenang Menerbitkan izin tersebut? Untuk proses pemberian izin pembangunan hotel, menurut Purwa, lembaga yang berhak adalah Dinas Pekerjaan Umum.

“Untuk Dinas Pekerjaan Umum (PU), Lantaran Di PU-lah Berencana dijelaskan Syarat penggunaan bahan-bahan, misalnya bangunan Di Lokasi rawan longsor harus menggunakan beton seperti apa, itu Untuk PU yang menentukan. Karena Itu PU yang Memberi izin pembangunan hotel,” jelas Purwa.