Tetap Hingga Bawah Pemimpin Negara, Polri Diminta Lakukan Reformasi Kultural

JAKARTA – Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan Polri tetap berada Hingga bawah Pemimpin Negara bukan Hingga Kementerian. Pascakeputusan tersebut saatnya Polri melakukan reformasi kultutral.

Kriminolog UI Bagus Sudharmanto mengatakan, reformasi kultural Hingga tubuh Polri dimulai Di perbaikan maksimal kurikulum Belajar kepolisian Di menambahkan nilai-nilai penghormatan Pada Ham dan Sistem Pemerintahan.

“Reformasi Polri jangan hanya Di tataran struktural. Hierarki Mutakhir atau nomenklatur. Yang dibutuhkan adalah perubahan nilai, pola pikir, dan Kearifan Lokal Global kerja anggota Polri, Sebab persoalan utama bukan kelembagaan, tapi Di perilaku dan moral aparat,” katanya Hingga Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Baca juga: Beri Arahan Hingga Rapim Polri, Jenderal Sigit Tegaskan Kawal Penuh Langkah Pemerintah

Menurut Sudharmanto, reformasi yang dibutuhkan adalah memperkuat kontrol eksternal yang independen, misalnya pengawas sipil yang benar-benar punya kewenangan, membenahi sistem internal lewat transparansi penanganan Kartu Kuning.

Hingga Samping Itu, menggeser Kearifan Lokal Global kerja Di pendekatan kekuasaan Hingga procedural justice atau adil, terbuka, dan menghormati warga. Ditambah profesionalisme berbasis merit, pembatasan diskresi yang rawan disalahgunakan, dan respons cepat Pada Komentar publik, termasuk Hingga ruang digital.

“Kalau hal ini jalan, kepercayaan tumbuh bukan Sebab Polri Hingga bawah siapa, tapi Sebab publik merasa diperlakukan adil dan aman,” ujar dosen UI ini.

Lihat video: Prabowo Gelar Diskusi Pimpinan TNI-Polri Hingga Istana