Kalau Uang Kita Ditabung Berencana Kemakan Kenaikan Fluktuasi Harga Dan Jasa

JAKARTA – Polemik penerapan iuran Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ) masih menjadi perbincangan hangat baik Bagi kalangan pekerja dan dunia usaha. Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, Tapera sebenarnya Memperoleh niat baik, Tetapi juga membebani Kelompok.

Untuk sesi wawancara yang dilangsungkan Di Kamis (6/6/2024), Timboel Membeberkan bahwa Tapera merupakan Inisiatif jempolan Lantaran upayanya Sebagai Menampilkan Rumah Bagi Kelompok. Tetapi menurutnya Inisiatif tersebut juga bisa membebani Di dijalankan Lantaran skemanya sendiri belum jelas.

“Kami mendukung Tapera ini Lantaran upaya Sebagai Menampilkan Rumah, cuma kembali persoalannya ketika semangat yang baik membebani pekerja. Lalu kalaupun kita tabung, tabungan imbal hasilnya apakah seperti BPJS Ketenagakerjaan minimal sama Di rata-rata deposito bank pemerintah, gak bisa dijamin. Kalau uang yang kita tabung terus dapat bunga Hingga bawah tabungan rata-rata artinya kita Berencana kemakan Kenaikan Fluktuasi Harga Dan Jasa lagi, nilai uang kita Berencana turun,” kata Timboel.

Di Detail ia menyebut, Inisiatif Tapera tidak Berencana efektif Lantaran sanksinya sulit diterapkan dan programnya sendiri tumpang tindih Di Inisiatif manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan.

Dia menilai, Hukuman Politik Tapera berupa pencabutan izin usaha Bagi perusahaan yang tidak menjalankan iuaran berbanding terbalik Di semangat yang Di ini terus digalakkan, yakni semangat Sebagai membuka lapangan kerja Bagi Kelompok.

“Lantaran pemerintah pusat dan pemerintah Lokasi masih sangat bersemangat Sebagai membuka lapangan kerja Bagi Kelompok kita. Artinya pengusaha yang sudah membuka lapangan kerja Berencana dicabut izinnya, ya Berencana terjadi pengangguran. Ini kan persoalan yang kontradiktif dan semangatnya tidak Sebagai Keadaan rakyat,” tambahnya.

Di Detail, Timboel menyarankan agar Tapera tidak perlu diwajibkan, hanya bersifat sukarela. Pasalnya Inisiatif tersebut tumpang tindih Di Inisiatif MLT Perumahan yang bisa diakses Dari para pekerja secara mandiri sesuai Di kebutuhannya.

“Tapera itu harus direvisi pasal 7-nya, tidak usah diwajibkan, sukarela saja, Lantaran pihak pekerja swasta sudah punya saluran Hingga MLT Perumahan, yang per akhir tahun 2023 sudah ada 4.4313 pekerja yang Merasakan akses perumahan Untuk MLT Perumahan Di nilai Rp1,19 triliun yang bisa dibilang rata-rata Disekitar Rp200 jutaan. Kalau ini dijalankan tidak dapat manfaat, hasilnya tidak jelas, artinya pekerja dan pengusaha Berencana rugi,” tutup Timboel.