Pemerintah Hadapi Beban Utang Mutakhir Rp1.650 Triliun, Risiko Gagal Bayar Di Di Mata

JAKARTA – Pemerintah diprediksi Berencana Berusaha Mengatasi tantangan berat Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan utang Ke 2026. Meski target pembiayaan utang netto Untuk RAPBN 2026 tercatat sebesar Rp832,21 triliun, kebutuhan Untuk Memikat utang Mutakhir secara bruto jauh lebih besar, yakni mencapai Rp1.650 triliun.

Angka tersebut meliputi kebutuhan Untuk menutup defisit Biaya dan, yang lebih signifikan, Untuk melunasi pokok utang lama yang jatuh tempo Ke tahun berjalan. “Sebenarnya Pemerintah butuh berutang Disekitar Rp1.650 triliun dan Lagi berisiko tidak memperoleh sebesar itu,” ungkap Awalil Rizky, Ekonom Untuk Bright Institute, Untuk analisisnya yang dikutip Senin (26/1/2026).

Baca Juga: Utang Indonesia Diprediksi Tembus Rp9.645 Triliun, Risiko Gagal Bayar Mengintai Di 2026

Risiko utama yang mengemuka adalah risiko pembiayaan kembali (refinancing risk). Risiko ini menguat seiring Bersama memendeknya Gaya rata-rata jatuh tempo utang (Average Time to Maturity/ATM), Untuk 9,73 tahun Ke 2014 menjadi prakiraan 7,7 tahun Ke 2026. “Artinya, risiko tidak dapat melakukan pembiayaan kembali atas utang yang jatuh tempo atau adanya potensi biaya utang yang tinggi Ke Di refinancing,” jelas Awalil.

Di sisi lain, pemerintah juga Berusaha Mengatasi risiko kekurangan (shortage risk) akibat ketidakpastian Kebugaran ekonomi makro dan pasar keuangan Dunia yang membuat investor, khususnya Foreign, bersikap sangat hati-hati.

Ketergantungan Ke penjualan Surat Berharga Negeri (SBN) sebagai instrumen utama pun Berusaha Mengatasi tantangan kompleks. Investor Foreign dilaporkan masih berada Untuk posisi ‘wait and see’, salah satunya mencermati Keputusan fiskal Indonesia yang dinilai kurang hati-hati.