Perlu Ada Pelaporan Keuangan Parpol

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan ( KPK ) meminta adanya standardisasi atau sistem pelaporan keuangan Parpol (parpol). Hal ini menyusul temuan KPK Yang Berhubungan Bersama Bupati Lampung Ditengah Ardito Wijaya yang menggunakan dana Kejahatan Keuangan Untuk melunasi biaya Pencalonan Politik.

KPK menilai temuan ini Menunjukkan masih tingginya biaya politik Ke Indonesia yang berakibat Ke para kepala Lokasi terpilih mempunyai beban besar Untuk mengembalikan modal politik tersebut. Ke Di Itu, tidak akuntabel dan transparansinya laporan keuangan Parpol, membuat ketidakmampuan Untuk mencegah adanya aliran uang yang tidak sah kepada Parpol.

“KPK Merangsang pentingnya standardisasi dan sistem pelaporan keuangan Parpol, agar mampu mencegah adanya aliran uang yang tidak sah,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu (13/12/2025).

Baca juga: Bupati Lampung Ditengah Ardito Wijaya Diduga Terima Suap Rp5,7 Miliar

KPK juga menilai ada permasalah mendasar lain Yang Berhubungan Bersama integrasi rekrutmen kaderisasi Untuk Parpol. Masalah ini memicu adanya mahar politik Ke mana hanya kader-kader yang Memperoleh kekuatan Perbankan yang bisa maju.

“Permasalahan mendasar lainnya adalah lemahnya integrasi rekrutmen Bersama kaderisasi yang memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antarparpol, serta kandidasi hanya berdasarkan kekuatan Perbankan dan popularitas,” tutur dia.

Budi menyebut Direktorat Monitoring KPK Akansegera melakukan kajian Yang Berhubungan Bersama hal ini. Hasil kajian ini nantinya Akansegera disampaikan sebagai rekomendasi Untuk memperbaiki sistem Untuk pemangku kepentingan sebagai upaya Pra-Penanganan Kejahatan Keuangan.