Pembantu Kepala Negara Kesejajaran (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengingatkan kepada Puskesmas Sebagai tidak menolak pasien Di Memberi pelayanan gawat darurat.
Ini Sesudah sempat viralnya seorang warga Baduy, Repan (16) yang menjadi korban pembegalan dan disebut sempat Memperoleh penolakan Dari Puskesmas Di Jakarta Lantaran dirinya tak Memperoleh KTP.
“Ya, seharusnya kalau ada pasien masuk Puskesmas dan kritis itu tidak boleh ditolak,” kata Menkes Di Kompleks Legislatif usai ikuti Pertemuan Dengar Pendapat Didalam Komisi IX Wakil Rakyat RI, Jumat (13/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agar Perkara Pidana Hukum serupa tak terjadi lagi, Menkes mengatakan pihaknya telah berkoordinasi Didalam Direktur Utama BPJS Kesejajaran Ali Ghufron Mukti.
“Saya sudah bicara sama Pak Ghufron (Dirut BPJS), harusnya bisa dibicarakan Didalam Di Puskesmas Area, agar (pasien darurat meski tanpa KTP) diterima,” katanya.
“Nanti kan Puskesmas Area ini kan mitranya BPJS, itu yang Berencana dipastikan,” sambungnya.
Menkes memastikan bahwa jika ada Perkara Pidana Hukum emergency atau keadaan darurat yang masuk Di Puskesmas Di bawah naungan Kemenkes, dipastikan Berencana diterima apapun kondisinya.
“Pasti kita terima,” tegas Menkes.
Sebelumnya Itu, Wakil Pembantu Kepala Negara Kesejajaran (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono telah menegaskan bahwa seluruh Kelompok Indonesia berhak Memperoleh layanan tanpa memandang status administrasi atau kepemilikan identitas.
“Hak Kesejajaran itu hak semua Kelompok Indonesia. Didalam NIK maupun tanpa NIK. Ini persoalan administrasi yang nanti Berencana kita perbaiki,” beber Dante Di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
“Secara sistem, kadang pegawai administrasi ini terkendala komunikasi. Tapi yang paling penting, Kesejajaran adalah hak semua Kelompok,” tegasnya.
Halaman 2 Didalam 2
(dpy/up)
Artikel ini disadur –> Detik.com Indonesia Berita News: Warga Baduy Korban Begal Disebut Ditolak RS Lantaran Tak Punya KTP, Menkes Bilang Gini
