Mana Ada Tempattinggal Rp25,2 Juta

JAKARTA – Pemimpin Negara Partai Buruh Said Iqbal merespons Yang Berhubungan Bersama Langkah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang beberapa waktu lalu ditetapkan Bersama pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Dia menilai, Aturan Tapera yang dikeluarkan pemerintah tak memberi kepastian Komunitas Berencana Merasakan Tempattinggal.

Pasalnya kata dia jika dihitung Bersama potongan gaji pekerja sebesar 3 persen yang dijadikan sebagai iuran Tapera maka hal itu tidak memungkinkan Komunitas Untuk Merasakan Tempattinggal.

“Bersama rata-rata upah Rp3,5 juta rata-rata upah ya Untuk Indonesia kalau dipotong 3 persen berarti kan Rp105 ribu, setahun kali 12 Rp1,26 juta, katakanlah 20 tahun dipotong iurannya hanya ada Rp25,2 juta,” kata Said Iqbal Di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

“Mana ada Tempattinggal Rp12,6 juta sampai Rp25,2 juta. Malahan sekadar bayar uang muka Tempattinggal itu tidak Bisa Jadi,” sambungnya.

Bersama Detail Setelahnya Itu Said Iqbal pun menduga bahwa Aturan Tapera Di desain bukan Untuk Komunitas agar Merasakan Tempattinggal.

Pasalnya berdasarkan hitung-hitungan yang pihaknya susun Bersama iuran para pekerja itu, Iqbal pun menilai bahwa tidak memungkinkan Komunitas Untuk dapat Tempattinggal.

“Karena Itu Tapera Di desain hanya Untuk tidak punya Tempattinggal. Pertanyaannya, uang iuran ini dikumpulkan Untuk apa?,” jelas dia.

Bersama sebabnya ia pun mendesak agar Pemimpin Negara Joko Widodo segera mencabut Aturan yang tertuang Di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 itu.

Sebagai informasi, Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) Merespons perihal gaji buruh atau karyawan swasta yang dipotong 3 persen Untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Jokowi mengklaim bahwa aturan tersebut telah diperhitungkan.

“Semuanya dihitung lah biasa Di Aturan yang Mutakhir itu pasti Komunitas juga pasti ikut berhitung. Mampu atau enggak mampu berat atau enggak berat,” kata Jokowi usai Hadir Di Peristiwa Inaugurasi Di Ansor Masa Didepan, Di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Jokowi mencontohkan seperti Aturan BPJS. Awal mulanya Merasakan respon ramai Bersama Komunitas. Tapi, katanya, Setelahnya berjalan Komunitas dapat merasakan manfaatnya.

“Seperti dulu waktu BPJS, Di luar yang BPI gratis 96 juta kan juga rame. Tapi Setelahnya berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa Fasilitas Medis tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang Berencana dirasakan Setelahnya berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra,” kata Jokowi.

(maf)