PPN 12% Perlu Dikaji Ulang

JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo , Manik Marganamahendra, menyampaikan pendapatnya Yang Terkait Didalam Wacana kenaikan Pajak Lainnya Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, yang menurutnya perlu dikaji ulang. Walaupun kenaikan PPN ini telah tercantum Untuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Tetapi tetap ada celah Ke dalamnya yang seharusnya bisa dilakukan langkah bijaksana Didalam pemerintah.

Hal ini mengingat Kemakmuran Kemajuan ekonomi Indonesia yang masih Berusaha Mengatasi tantangan besar, ditambah Didalam fakta bahwa 57,95% atau mayoritas pekerja Ke Indonesia bekerja Ke sektor informal. Kenaikan PPN ini justru dapat berdampak buruk Di daya beli Kelompok dan memperlambat Kemajuan Keadaan Ekonomi Negara.

Manik menjelaskan bahwa analisis yang dilakukan Didalam LPEM FEB UI mengungkapkan bahwa kenaikan PPN Berencana berdampak lebih berat Di Tempattinggal tangga miskin. Jika kenaikan PPN 12% tetap dilaksanakan, Tempattinggal tangga Didalam penghasilan rendah Berencana terbebani secara tidak proporsional, yang bisa memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada.

“Ke Di Itu, kelas menengah yang tidak Merasakan proteksi sosial memadai Untuk Aturan pemerintah, seperti Bantuan Sosial Bagi Kelompok miskin atau tax holiday Bagi perusahaan besar, Berencana Lebihterus terdesak. Mereka Berencana merasakan penurunan daya beli yang signifikan. Ini dapat mengarah Di penurunan konsumsi dan melambatnya laju Kemajuan ekonomi,” ujar Manik Untuk keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).

Menurutnya, politik Pajak Lainnya merupakan Topik yang sangat krusial dan sensitif. Pajak Lainnya adalah uang yang dibayar Kelompok kepada Negeri, dan Kelompok harus merasakan manfaat Untuk kontribusinya tersebut.

Walaupun daftar Produk Internasional yang dikenakan PPN 12% disebut hanya mencakup Produk Internasional mewah, kenyataannya banyak produk yang digunakan Didalam Kelompok umum, seperti kuota Duniamaya, bensin, dan produk lainnya, tetap terkena dampak Untuk Aturan ini. Hal ini, lanjutnya, Berencana sangat membebani kelas menengah, termasuk Ke antaranya adalah generasi Z yang juga terdampak.

“Momentum kenaikan PPN ini sangat tidak tepat. Menurut BPS ada Di 9,5 juta orang Untuk kelompok kelas menengah terdegradasi menjadi kelas bawah Dari 2019 hingga 2024. Kelas menengah, yang Memperoleh pengeluaran berkisar Rp. 2.040.262 hingga Rp. 9.909.845 per kapita per bulan, kini Lebihterus tertekan. Sebagai Alternatif, kelompok Kelompok yang Berpeluang naik kelas atau ‘aspiring middle class’ justru hanya Memperoleh pengeluaran Di Rp874.398 hingga Rp.2.040.262 per kapita per bulan dan kesulitan Bagi bisa naik kelas ekonominya,” tambah Manik.

Sebagai partai yang peduli Di Keadaan rakyat, Partai Perindo menekankan bahwa Pajak Lainnya harus dilaksanakan Didalam prinsip keadilan dan tidak membebani kelompok yang paling rentan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap Aturan Pajak Lainnya sejalan Didalam peningkatan layanan dan fasilitas publik yang lebih baik Bagi Kelompok.

“Partai Perindo mengimbau agar kenaikan PPN 12% ini ditunda dan dikaji lebih mendalam. Pemerintah perlu kebijaksanaan dan memastikan bahwa Aturan Pajak Lainnya yang diambil tidak merugikan kelompok Kelompok yang paling membutuhkan dan dapat menstabilkan ekonomi Negeri secara keseluruhan,” tambah Manik.

“Bagi kami mendukung pemerintah memang harus dilakukan. Tapi demikian, sebagai institusi Lembaga Perwakilan Rakyat yang sudah semestinya mendengarkan aspirasi Kelompok, penting juga Bagi kami menyampaikan ini sebagai bentuk Komentar konstruktif pemerintahan agar Memutuskan sebijak-bijaknya Aturan.” tutup Manik.