Raker Di Banggar Dewan Perwakilan Rakyat, Menko Polkam Usul Tambahan Dana Rp3 Triliun

JAKARTA – Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keselamatan (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan Dana sebesar Rp3 triliun. Tambahan Dana tersebut Sebagai menjalankan Langkah yang telah dicanangkan.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan Di Diskusi Kerja (Raker) Di Badan Dana (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk Diskusi tersebut, Budi Gunawan bersama tujuh Pembantu Presiden Tim Menteri Koordinator (Menko) Tim Menteri Kerja Merah Putih mengusulkan tambahan Dana Sebagai Tahun Dana (TA) 2025.

Hadir Untuk Diskusi tersebut, tujuh Menko Di lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Ham, Perpindahan Penduduk, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Ke Di Itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Komunitas (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, dan Menko Ketahanan Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

“Di beban tugas yang Lebih berat tanpa Dukungan Dana yang memadai hal tersebut Berencana sulit Sebagai direalisasikan,” ujarnya, Senin (2/12/2024).

Budi Gunawan mencontohkan, Di ini Ke Kemenko Polkam tidak ada ruang command center yang terkoneksi Di kementerian dan lembaga Sebagai Meninjau segala permasalahan secara langsung. Sambil Itu penanganan Permasalahan Polkam Untuk menjaga stabilitas politik dan Keselamatan nasional sangat membutuhkan Kelajuan Ke Untuk koordinasi, sinergi, dan eksekusi Ke lapangan.

“Ke Di Itu belum ada platform big data yang bisa menangani pengaduan Komunitas (dumas) yang jumlahnya Ke Kemenko Polkam sangat banyak mencapai puluhan ribu. Agar banyak laporan yang tidak tertangani Di baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi Komunitas Di kinerja pemerintah,” katanya.

Usulan penambahan Dana ini dilakukan menyusul perubahan nomenklatur kementerian Tim Menteri Kerja Merah Putih yang menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan Dana Sebagai 2025 yaitu, Lalu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keselamatan (Kemenko Polkam) meminta tambahan Dana sebesar Rp3 triliun.