Ojol Tak Dapat Beli BBM Bantuan Pemerintah, Mensos Bilang Tunggu Saja

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Sosial ( Mensos ) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut wacana ojek online (ojol) tidak dapat Bantuan Pemerintah Bahan Bakar Migas (BBM) masih simulasi. Dia juga menegaskan, bahwa wacana ini belum menjadi keputusan final.

“Itu masih simulasi, semua masih simulasi. Karena Itu itu masih diskusi, masih simulasi belum diputuskan. Karena Itu tunggu aja,” tegas Gus Ipul usai Berpartisipasi Untuk Hari Penyandang Disabilitas Internasional (HDI) 2024 Di Taman Ismail Marzuki (Skuat), Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Lebih Jelas, Gus Ipul mengatakan, jika wacana ini telah diputuskan maka Berencana menjadi pedoman Bagi semua pihak. Akan Tetapi dia memastikan pernyataan Bersama Pejabat Tingginegara Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang Berkata ojol tidak termasuk Untuk kelompok penerima Bantuan Pemerintah BBM Mutakhir simulasi.

“Karena Itu nanti seperti apa tentu keputusan itulah yang Berencana Karena Itu pedoman kita semua. Karena Itu apa yang disampaikan Pak Pejabat Tingginegara ESDM itu Mutakhir simulasi,” pungkasnya.

Sebelumnya Itu, Pejabat Tingginegara ESDM Bahlil menuturkan, alasan ojek online tidak masuk Untuk kelompok yang masih boleh membeli BBM Bantuan Pemerintah jenis Pertalite maupun Solar, lantaran kendaraan tersebut digunakan Sebagai kegiatan usaha. Sambil, penyaluran BBM Bantuan Pemerintah ini sejatinya diarahkan Bagi Komunitas yang benar-benar membutuhkan atau kendaraan transportasi publik.

Di Samping Itu, Bahlil juga menduga bahwa tidak semua pengendara ojol merupakan pemilik asli kendaraan tersebut. Sebab menurutnya, ada sebagian kendaraan roda dua itu yang ternyata dimiliki orang lain dan mempekerjakan si pengendara ojol itu.

Bahlil juga membocorkan ,skema penyaluran BBM Bantuan Pemerintah Berencana diumumkan Dari Ri Prabowo Subianto. Dijelaskan Bahlil, terdapat dua skema penyaluran BBM Bantuan Pemerintah yaitu blending atau campuran.

Dimana, Bantuan Pemerintah dilakukan Bersama dua skema yaitu Pemberian Langsung Tunai (Bantuan Sosial Tunai) dan Bantuan Pemerintah Produk Internasional. Menurutnya, langkah ini diambil Sebagai Meningkatkan daya beli Komunitas sekaligus memastikan Bantuan Pemerintah diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

(akr)