Bantuan Pemerintah BBM Berencana Diubah Hingga Bantuan Langsung Tunai, Pengamat Wanti-wanti Ketidakstabilan Ekonomi

JAKARTA – Pemerintah berencana mengalihkan Bantuan Pemerintah bahan bakar Migas (BBM) Hingga Dukungan langsung tunai (Bantuan Langsung Tunai). Kendati diklaim Berencana lebih tepat sasaran, perubahan skema Bantuan Pemerintah BBM ini dinilai Memiliki risiko tersendiri.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) sekaligus pengamat ekonomi digital Nailul Huda mengatakan, perubahan bentuk Bantuan Pemerintah BBM Hingga Bantuan Langsung Tunai Berencana mengakibatkan Ketidakstabilan Ekonomi yang cukup tinggi. Ketidakstabilan Ekonomi ini, jelas dia, bukan didorong Di sisi permintaan, melainkan Di sisi penawaran yang Ke akhirnya membuat permintaan Komunitas melemah.

Nailul mencontohkan Tindak Kejahatan Ke tahun 2022 lalu, ketika pemerintah Mengurangi Bantuan Pemerintah Hingga Pertalite. Sebab adalah terjadi Fluktuasi Harga Pertalite hingga hampir 50% dan beberapa bulan setelahnya Ketidakstabilan Ekonomi Menimbulkan Kekhawatiran menjadi hampir 6%.

“Lalu ditambah lagi Fluktuasi Harga Produk pokok dan tarif PPN yang menyebabkan daya beli melemah Ke tahun 2023-2024. Pendapatan hanya naik 1,5%. Sebab sekarang Komunitas cenderung menahan pembelian, daya beli cenderung melemah. Deflasi Di sisi permintaan terjadi,” jelas Huda Di dihubungi, Sabtu (5/10/2024).

Lebih jauh, Huda menyebutkan dampak peralihan Bantuan Pemerintah BBM Hingga Bantuan Langsung Tunai Mungkin Saja bisa diminimalisir Untuk Komunitas miskin Lantaran mereka Berencana Menyambut uang pengganti Di pemerintah. Akan Tetapi hal ini tidak berlaku Untuk Komunitas kelas menengah yang tidak Merasakan Dukungan.

“Mereka (kelas menengah) menjadi miskin. Pemberian Bantuan Kemensos pun masih ada exclusion error dimana orang seharusnya dapat Bantuan Langsung Tunai, menjadi tidak dapat. Hidup mereka Di miskin menjadi miskin ekstrem. Dampaknya sangat luar biasa negatif jika tidak dilakukan Di tepat,” cetusnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Regu Sosialisasi Politik Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah menilai Bantuan Pemerintah energi Untuk bentuk Bantuan Langsung Tunai kepada Komunitas yang berhak penyalurannya Berencana lebih tepat sasaran.

Menurut Burhanuddin, Bantuan Pemerintah energi sebesar Rp540 triliun yang dialokasikan Ke tahun 2023 belum tepat sasaran. Burhanuddin juga mengklaim Di pemberian Bantuan Pemerintah Lewat Bantuan Langsung Tunai, Bangsa Berencana menghemat Biaya hingga Rp200 triliun.

“Di cara itu, ternyata hitung-hitungan kita Bantuan Pemerintah menjadi Berencana berkurang Rp150 sampai Rp200 triliun dan itu Berencana bisa digunakan Untuk hal yang sifatnya lebih produktif,” tandasnya.