Aturan Rokok Sampai Fast Food

Jakarta –

Nyaris setahun berlalu Sebelum Perundang-Undangan Kesejajaran No. 17 Tahun 2023 disahkan Hingga Pertemuan Paripurna Wakil Rakyat RI, Joko Widodo akhirnya meneken Peraturan Pemimpin Negara (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Yang Berhubungan Didalam pelaksanaannya. Beberapa perubahan signifikan tercantum Di lebih Di 100 pasal yang resmi berlaku Sebelum Jumat (26/7/2024).

Mulai Di distribusi Ahli Kepuasan Asing, pengetatan iklan rokok, Minuman siap saji, hingga regulasi yang mengatur Kesejajaran reproduksi, berikut Skor-Skor rangkuman detikcom Yang Berhubungan Didalam turunan Undang Undang Kesejajaran No, 17 Tahun 2023.

1. Larangan Iklan Minuman Siap Saji

Pemerintah memperketat peredaran Kelaparan Global olahan Minuman siap saji atau fast food. Mengingat, angka Perkara Hukum Hukum Gangguan tidak menular diabetes, hingga obesitas terus merangkak naik.

Restoran maupun usaha jasaboga lain sebagai penyedia Minuman siap saji dilarang mengiklankan produknya bila batas gula, garam, dan lemak (GGL) ditemukan jauh Di yang ditetapkan. Pemerintah juga kini bisa menetapkan cukai Di Kelaparan Global olahan tertentu, sesuai bunyi pasal 195.

Bila industri Minuman siap saji masih melanggar Syarat, Pembatasan berat yang diberikan tidak main-main, yakni pencabutan izin produksi.

2. Pengetatan Rokok: ‘Kiddie Pack’ hingga Larangan Eceran

Pengaturan tembakau sebagai zat adiktif mulai diperketat secara rigid Melewati turunan Perundang-Undangan Mutakhir. Pasalnya, pemerintah melihat Gaya peningkatan signifikan Yang Berhubungan Didalam perokok anak.

Mengatasi hal tersebut, pelaku usaha kini dilarang menjual rokok secara batangan atau eceran. Bukan Hanya Itu, kemasan rokok yang semula marak dijual kurang Di 20 pcs Didalam harga relatif murah dan mudah dijangkau kelompok anak, juga ikut dilarang.

‘Warning’ atau perhatian risiko dampak Di merokok Di kemasan, ikut diperluas. Di hanya 40 persen, menjadi 50 persen atau setengah Di kemasan. Termaktub Di pasal 438, font yang dipakai harus Arial dan dibold, baik Di Di maupun Di kemasan. Harapannya, tentu bisa Meningkatkan kesadaran bahaya rokok Di Kelompok.

3. Susu Formula Tak Boleh Diskon

Dinilai bisa menghambat pemberian air susu ibu (ASI), pemerintah kembali mempertegas aturan promosi susu formula. Di pasal 33 Skor C tercantum jelas pelarangan produsen Memberi potongan harga alias diskon produk.

“Pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu Di bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya sebagai daya tarik Di penjual,” demikian alasan pelarangan tersebut.

Aturan ini sejalan Didalam kode etik internasional yang melarang sufor Untuk dipromosikan sebagai pengganti ASI. Sayangnya, organisasi PelanggaranKode.org masih menemukan ‘akal-akalan’ produsen Di mengelabui konsumen seolah bisa diberikan sebagai pengganti ASI.

PelanggaranKode.org banyak menemukan ‘kenakalan’ produsen yang tak jarang mengiklankan produknya Hingga media sosial Jaringan, hingga Juli 2024 tercatat 476 promosi sufor yang ditemukan Melewati media tersebut. Mereka juga melaporkan sponsorship kerja sama Di sebuah webinar kerap dilakukan para produsen, secara live Hingga Instagram maupun kanal platform media sosial lain, yakni sebanyak 200 Kartu Merah.

NEXT: Aborsi Sampai Sunat Perempuan