Din Syamsuddin Usul Muhammadiyah Tolak Tawaran Konsesi Tambang: Lebih Banyak Mudaratnya

JAKARTA – Tokoh nasional Din Syamsuddin mengusulkan agar PP Muhammadiyahmenolak tawaran Untuk pemerintah Untuk ikut mengelola tambang. Din menyebut tawaran tersebut lebih banyak mudaratnya.

Diketahui, pemerintah Menyediakan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan Untuk mengelola tambang. Ormas keagamaan diberikan akses Untuk Merasakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Hal ini diatur Untuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP tersebut ditandatangani Didalam Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) Di 30 Mei 2024.

“Didalam husnuzzn pemberian konsesi tambang batubara Untuk ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah dapat dinilai positif sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada mereka. Akan Tetapi, hal demikian sangat terlambat, dan motifnya terkesan Untuk Memutuskan hati. Maka, suuzan tak terhindarkan,” kata Din Untuk keterangan yang diterima SINDOnews, Selasa (4/6/2024).

Din menjelaskan, sewaktu dirinya diminta menjadi Utusan Khusus Pemimpin Negara Untuk Dialog dan Kerja sama Antar Agama dan Peradaban, yang sempat ditolaknya dua kali, dirinya mempersyaratkan agar Pemimpin Negara Joko Widodo menanggulangi ketidakadilan ekonomi Di kelompok segelintiran yang menguasai aset nasional Di atas 60 persen dan umat Islam yang terpuruk Untuk bidang ekonomi.

Tapi, kata Din, Pemimpin Negara menjawab bahwa hal itu tidak mudah. “Saya katakan mudah seandainya ada kehendak politik (political will). Yang saya mintakan hanya pemerintah melakukan Aksi Ketidak Setujuan keberpihakan (affirmative actions) Didalam menciptakan keadilan ekonomi dan tidak hanya memberi konsesi kepada pihak tertentu. Juga, agar mau menaikkan derajat satu-dua pengusaha muslim menjadi setara Didalam taipan. Hal demikian perlu agar kesenjangan ekonomi yang berimpit Didalam agama dan etnik tidak menimbulkan bom waktu Untuk Indonesia,” jelas Din.

Menurut Din, kini tiba-tiba kehendak politik itu ada lewat Pejabat Tingginegara Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. “Walau tidak ada kata terlambat, Akan Tetapi pemberian konsesi itu tidak dapat tidak mengandung masalah,” kata Din.

Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu ini menjelaskan, pemberian konsesi tambang batubara kepada NU dan Muhammadiyah tetap tidak seimbang Didalam jasa dan peran kedua ormas Islam itu dan tetap tidak seimbang Didalam pemberian konsesi kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki Didalam kelompok segelintiran tadi.

Din lalu mencontohkan satu perusahaan menguasai lahan seluas Disekitar 5 juta hektare. Justru, dunia minerba Indonesia dikuasai Didalam beberapa perusahaan saja. “Sumber Daya Alam Indonesia sungguh “dijarah secara serakah” Didalam segelintir orang yang patut diduga berkolusi Didalam pejabat,” ujarnya.