Menilik Urgensi Reformasi Dukungan Pemerintah BBM, Jangan Lupakan 2 Hal Ini

JAKARTA – Keputusan pembatasan Dukungan Pemerintah BBM (bahan bakar Energi)yang Mutakhir diumumkan Di Pembantu Ri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan perlu dilihat Untuk perspektif yang lebih luas Untuk mengukur dampaknya secara menyeluruh Untuk Kelompok. Hal ini menjadi kesimpulan Kegiatan diskusi “Ruang Ditengah” yang dilaksanakan Di Think Policy, Di 9-10 Juli 2024.

Salah satu pembicara yang hadir Untuk Kegiatan yang bertujuan Membahas potensi dampak pembatasan BBM yakni Mantan Pembantu Ri Perdagangan Indonesia dan Braintrust Think Policy, Mari Elka Pangestu menyampaikan, bahwa reformasi Dukungan Pemerintah BBM tidak berdiri sendiri dan harus dipahami Untuk konteks yang lebih luas.

“Topik ini bukan hanya tentang Keadaan dan polusi, tetapi juga ekonomi. Polusi yang menurunkan hasil Keadaan Berencana berdampak Di produktivitas dan Perkembangan ekonomi. Untuk Memperoleh Dukungan Pemerintah yang produktif, ada dua hal yang perlu diperhatikan, termasuk penargetan yang tepat dan cara penyampaian Dukungan Pemerintah. Perlu dicermati siapa yang harus dikompensasi dan bagaimana Dukungan Pemerintah disampaikan perlu dibahas secara mendalam, termasuk timeline Ke zero subsidy yang harus dilakukan secara bertahap,” ungkapnya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin menyampaikan latar Dibelakang Di balik Ide Keputusan pembatasan BBM Untuk kata sambutannya

“Filosofi Dukungan Pemerintah seharusnya menambah daya beli Untuk yang rentan, Akan Tetapi ada pola Di mana Dukungan Pemerintah lebih besar dinikmati Di mereka yang Memperoleh daya ekonomi tinggi. Salah satunya adalah Dukungan Pemerintah BBM Di mana Pemakai kendaraan roda empat menikmati jauh lebih besar daripada Pemakai roda dua per kendaraan,” ungkap Rachmat Kaimuddin.

“Kita harus melihat bagaimana Dukungan Pemerintah BBM bisa direformasi tanpa mengganggu ekonomi dan daya beli Kelompok. Caranya adalah Di realokasi Dukungan Pemerintah BBM yang lebih tepat sasaran dan lebih adil. Jika dilakukan, dapat terbuka ruang fiskal yang dapat dialokasikan Untuk memperbaiki Mutu udara, Merangsang transportasi umum, dan kepentingan umum lainnya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah dan harus kita kerjakan Di bijak tapi juga segera,” bebernya.

Sorotan utama Untuk diskusi ini mencakup