Soal Pembatasan BBM Dukungan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Sebut Luhut Cuma Omong Kosong

JAKARTA – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Mulyanto meragukan pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, yang menyebut Pemerintah Berencana melaksanakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Dia tidak yakin Di kebenaran pernyataan tersebut. Sebab, Sebelumnya Pembantu Ri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pembatasan distribusi BBM bersubsidi Berencana dijalankan Di tahun 2025, sebagaimana tercantum Di dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Aturan Fiskal tahun 2025.

Mulyanto menganggap ucapan Luhut sekedar pemanasan Topik, omong kosong dan tidak serius. Ia pun meminta agar Luhut jangan asal bicara Aturan yang bukan wewenangnya. Sebab Berencana membingungkan Kelompok yang Di Berusaha bangkit Di keadaan yang sulit ini.

“Wacana ini kan sudah lama berkembang, Sebab diketahui terjadi ketidaktepatsasaran yang memicu ketidakadilan Di distribusi BBM bersubsidi, Di mana orang kaya atau Kendaraan Pribadi mewah kedapatan masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi,” ungkap Mulyanto Di keterangan tertulis, Di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Padahal, lanjut Mulyanto, BBM bersubsidi ini kan ditujukan Untuk Kelompok miskin dan rentan. Nyatanya Pemerintah Membahas sikap pembiaran.

“Sambil Pertamina proaktif Di Gadget Lunak MyPertamina yang melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi Di lapangan. Padahal ini kan Protes korporasi yang tidak ada dasar hukumnya,” lanjutnya.

Mulyanto menyoroti ketidaktepatan sasaran Di pendistribusian BBM bersubsidi yang masih terjadi, Di mana kendaraan tambang, industri dan perkebunan yang semestinya tidak menggunakan BBM ini, ternyata Di lapangan diketahui masih menggunakan BBM ini.

“Karena Itu Pemerintah wajib menertibkan soal distribusi BBM ini Di merevisi Perpres Yang Terkait Di agar Lebihterus berkeadilan,” tutup Mulyanto.