Puluhan Ribu Kontainer Sempat Tertahan, Menperin Pertanyakan Isinya

JAKARTA – Pembantu Pemimpin Negara Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyinggung soal keberadaan 26.000 kontainer yang sempat tertahan Hingga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Di 3 bulan. Agus mengaku ingin mengetahui isi muatan kontainer Sebagai Memutuskan Keputusan yang tepat guna melindungi industri Untuk negeri.

Hal itu disampaikan Agus seiring mencuatnya dokumen hasil riviu Sambil Regu Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri yang menyebutkan adanya masalah Di dokumen Produk Impor lantaran tidak proper dan komplit. Hal ini menyebabkan biaya demurrage atau denda Hingga Area pabean/pelabuhan Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten dan Jatim sebesar Rp294,5 miliar.

“Sebagai pembina industri (saya) Memperoleh kepentingan mengetahui apa aja isi 26.000 kontainer tersebut. Kami punya kepentingan Lantaran kami wajib menyiapkan Keputusan Sebagai melakukan mitigasi Produk Internasional apa saja yang masuk Untuk negeri,” kata Agus, Rabu (10/7/2024).

Agus mengatakan, sudah berkomunikasi Bersama Pembantu Pemimpin Negara Keuangan Sri Mulyani Sebagai meminta data Yang Berhubungan Bersama isi muatan 26.000 kontainer yang sempat tertahan Hingga Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

“Sudah komunikasi (Bersama Sri Mulyani), tapi belum ada respons,” ungkap Agus.

Diketahui, Klaim Badan Kelaparan Global Nasional (Bapanas) sebagai regulator yang fokus Di pembangunan ekosistem Kelaparan Global nasional Bersama prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif terbukti omong kosong belaka. Klaim Bapanas tersebut tidak sejalan Bersama dokumen hasil riviu, Sambil Regu Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri Di tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani Plh Kepala SPI Arrahim K. Kanam.

Untuk dokumen hasil riviu Sambil Regu Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri disebutkan bahwa ada masalah Untuk dokumen Produk Impor yang tidak proper dan komplit Supaya menyebabkan biaya demurrage atau denda yang terjadi Hingga Area pabean/pelabuhan Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.

“Terdapat keterlambatan dan atau kendala dokumen Produk Impor yang tidak proper dan complate Supaya menyebabkan container yang telah tiba Hingga Area Pabean/Pelabuhan tidak dapat dilakukn clearance,” bunyi dokumen itu, dikutip, Selasa,(9/7/2024).