Soal Kredit Macet LPEI, Pengamat: Mutu Pengawasan Bermasalah

JAKARTA – Kredit macet yang menimpa PT Lembaga Pembiayaan Penjualan Barang Hingga Luar Negeri Indonesia ( LPEI ) atau Indonesia Eximbank, dinilai Didalam pengamat membuktikan Mutu pengawasan yang masih bermasalah. Lantaran itu perlunya diprioritaskan integrasi pengelolaan BUMN berada Hingga satu pintu.

Terlebih paska LPEI membukukan kredit macet (non-performing loan) gross yang mencapai 43,5% atau Rp32,1 triliun Didalam pinjaman yang disalurkan Rp73,8 triliun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) malah mengajukan penyertaan modal Bangsa (PMN) Rp10 triliun.

Hal itu terungkap ketika Direktur Jenderal Kekayaan Bangsa Kemenkeu meminta kucuran modal Untuk membiayai penugasan khusus Penjualan Barang Hingga Luar Negeri (PKE) kepada LPEI Untuk peningkatan Didalam kapasitas 8 PKE dan juga penambahan 4 PKE Terbaru.

Pengamat Ekonomi UI, Toto Pranoto menilai keberadaan BUMN yang masih berada Hingga Kementeriaan Teknis Menunjukkan hal yang anomali. “Apalagi pembentukan BUMN Hingga bawah Kementrian Keuangan seperti PT SMI atau PT PII dibuat Ke Di sudah ada lembaga Kementrian BUMN. Apa ada alasan khusus seperti itu?” ujar Toto, Selasa (2/7/2024).

“Sebab sejatinya Kemenkeu adalah pemegang saham BUMN , Sambil KBUMN adalah kuasa pemegang saham BUMN, yang juga berarti sebagai pihak yang diberi mandat Didalam Undang-Undang mewakili Kemenkeu Di kelola BUMN,” tambahnya.

Mengaca Didalam Tindak Kejahatan kredit macet Hingga PT LPEI, Toto menganggap hal itu tak ubahnya Tindak Kejahatan-Tindak Kejahatan fraud lainnya yang sempat menerpa Hingga beberapa BUMN. “Hal itu Menunjukkan bahwa Mutu pengawasan masih bermasalah. Artinya dewan pengawas yang mewakili owner yaitu Kemenkeu juga Disorot kurang kompeten Di bekerja,” tambahnya.

Atas dasar itulah, Toto menekankan agar integrasi pengelolaan BUMN Hingga bawah satu atap harus menjadi prioritas yang harus dikerjakan.

“Ada banyak manfaat. Pertama, koordinasi Untuk Merasakan sinergi yang optimal agar dijalankan Didalam lebih baik. Kedua, pola pembinaan dan pengawasan BUMN bisa Di satu SOP Supaya penilaian dan monitoring kinerja bisa lebih terkelola Didalam baik,” jelasnya.