Wakil Rakyat Didorong Bentuk Pansus Selesaikan Perdebatan Perdagangan Masuk Negeri Beras Bulog Rp2,7 Triliun

JAKARTA – Wakil Rakyat diminta membentuk Panitia Khusus (Pansus) Perdebatan mark up (selisih harga) Perdagangan Masuk Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Bangsa akibat demurrage Perdagangan Masuk Negeri beras senilai Rp294,5 miliar. Hal itu Untuk mendalami proses dan penetapan kuota Perdagangan Masuk Negeri.

“Saya mendukung dibentuknya Pansus Dari Wakil Rakyat Untuk melakukan pendalaman Yang Terkait Di Di proses dan penetapan kuota Perdagangan Masuk Negeri beras Bulog,” ujar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, Jumat (5/7/2024).

Fernando menegaskan, pembentukan Pansus Ke Wakil Rakyat Yang Terkait Di Di Perdebatan Perdagangan Masuk Negeri beras juga diperlukan Untuk memperbaiki tata kelola sektor Agrikultur Indonesia. Fernando ingin agar Bangsa Di Di dapat lebih berpihak Ke petani.

“Jangan sampai Bangsa hanya mengandalkan Perdagangan Masuk Negeri dan tidak melibatkan petani difasilitasi Untuk menjaga ketersediaan Kelaparan Global Untuk negeri,” jelas Fernando.

Fernando mengaku tidak ingin ada segelintir pihak yang Di sengaja menikmati Aturan Perdagangan Masuk Negeri beras tersebut. Agar, kata Fernando, wajar bila Pansus diperlukan guna mengorek dan mendalami Perdebatan Perdagangan Masuk Negeri beras tersebut. “Jangan-jangan ada pihak tertentu yang memang sangat menikmati Aturan Perdagangan Masuk Negeri beras,” tandas Fernando.

Sebelumnya, Studi Kedaulatan Rakyat Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Kelaparan Global Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Terkait Di dugaan mark up (selisih harga) Perdagangan Masuk Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Bangsa akibat demurrage Perdagangan Masuk Negeri beras senilai Rp294,5 miliar Di Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) RI, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Studi Kedaulatan Rakyat Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Yang Terkait Di dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Untuk Bapak Ketua KPK Untuk menangani Peristiwa Pidana yang kami laporkan,” kata Hari Ke Di Gedung KPK, Jakarta.