Industri Sistem Pembayaran Perlu Kolaborasi Hadapi Ancaman Kejahatan Siber

JAKARTA – Kolaborasi kolektif Di seluruh pemangku kepentingan Ke Di industri pemroses transaksi pembayaran digital (switching) dinilai sangat penting Ke Indonesia. Kerja sama Di pemangku kepentingan itu dibutuhkan Untuk menciptakan ketahanan siber yang kuat Di Berusaha Mengatasi ancaman kejahatan siber.

Hal ini disampaikan Di seminar “Indonesia Cyber Risk 2024-Mitigating Cyber Risk and Building a Trust”, yang diselenggarakan Dari Lembaga Pembuatan Perbankan Indonesia (LPPI). Ke kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Jalin Pembayaran Nusantara Ario Tejo Bayu Aji menekankan pentingnya langkah proaktif Di para pelaku industri Untuk memperkuat ketahanan perusahaan Di Berusaha Mengatasi ancaman siber.

“Langkah-langkah tersebut mencakup memastikan sistem manajemen Perlindungan informasi memenuhi standar internasional yang diakui serta tetap mematuhi Syarat regulator,” ungkapnya Di siaran pers, Kamis (4/7/2024).

Seiring Bersama perkembangan industri sistem pembayaran modern, permintaan Pada layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman terus Meresahkan. Perkembangan transaksi Ke kanal pembayaran digital telah Memberi kemudahan Untuk Komunitas luas. Berdasarkan data Bank Indonesia (Banksentral), hingga Desember 2023, nilai transaksi Bersama QRIS mencapai Rp229,96 triliun Bersama jumlah User lebih Di 45,78 juta.

Di Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2020-2025, sistem pembayaran diidentifikasi sebagai sektor yang sangat diatur proses bisnisnya Dari regulator. Setiap tahapan transaksi keuangan, mulai Di front-end hingga back-end, dilengkapi Bersama berbagai alat pengamanan seperti Fraud Detection System (FDS), tokenisasi, anti-skimming, dan lain-lain. Langkah-langkah ini diperlukan Untuk memastikan transaksi keuangan digital tetap aman dan terlindungi Di potensi ancaman siber.

Ario menyoroti pentingnya industri ini Memiliki protokol respons insiden yang terstruktur serta disiplin Di eksekusi manajemen krisis. Di Itu, audit Perlindungan berkala dan evaluasi langkah-langkah Perlindungan Disorot krusial Untuk Meningkatkan kesiapsiagaan Ke masa Di.

Dia menegaskan pentingnya kolaborasi Di bank, Financial Technology, lembaga switching dan semua pemangku kepentingan lainnya Di industri sistem pembayaran perlu Memperoleh perhatian bersama-sama.
“Industri perlu mencari Kemungkinan kolaborasi antarlembaga Untuk memaksimalkan biaya Penanaman Modal Di memperkuat ketahanan siber Melewati pemanfaatan infrastruktur bersama. Tujuannya, agar nvestasi Di memperkuat aspek ketahanan siber tidak menjadi beban industri yang berdampak Ke pelayanan kepada nasabah,” paparnya.

Ario juga menekankan pentingnya membangun Kebiasaan Global perusahaan yang kuat Di Perlindungan siber. Setiap lembaga keuangan dan penyedia infrastruktur sistem pembayaran menurutnya harus Menerapkan praktik terbaik, termasuk penggunaan Ilmu Pengetahuan terbaru dan berbagi informasi tentang potensi ancaman.

“Kolaborasi dan peningkatan literasi adalah Kunci Di Berusaha Mengatasi ancaman siber. Semua pihak harus bersatu Untuk Memberi perlindungan terbaik Untuk User sistem pembayaran Ke Indonesia,” tutup Ario.