Gunakan Backup Server Bersama Cold Site Batam

JAKARTA – Pejabat Tingginegara Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keselamatan (Menko Polhukam) , Hadi Tjahjanto Berkata pemerintah Ditengah memulihkan layanan publik terdampak serangan siber ransomware Ke Pusat Data Nasional Sambil Itu (PDNS) 2 . Terapi diputuskan Sesudah Hadi menghadap Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi), Senin (1/7/2024).

“Mutakhir saja saya memimpin Pertemuan tingkat Pejabat Tingginegara yang dihadiri Pejabat Tingginegara Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Siber dan Sandi Bangsa, dan Wakil Pejabat Tingginegara Badan Usaha Milik Bangsa Merundingkan Yang Berhubungan Bersama tindak lanjut perintah Bapak Kepala Negara agar seluruh layanan publik dapat kembali normal Ke bulan Juli 2024,” ujar Hadi kepada wartawan yang dikutip, Selasa (2/7/2024).

Hadi menjelaskan Kepala Negara Jokowi mengarahkan layanan publik kembali normal Ke Juli 2024. Ia pun menjelaskan bahwa layanan PDNS 2 Berencana menggunakan backup server Bersama cold site Batam.

“Proses Terapi layanan tersebut salah satunya menggunakan backup server Bersama cold site Batam yang Sesudah Itu diaktifkan Ke fasilitas PDNS 1 dan Data Center Temporary milik penyedia,” tutur Hadi.

Hadi menegaskan bahwa backup data merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. “Ini mandatori, tidak opsional lagi. Supaya kalau secara operasional PDNS berjalan, ada gangguan, masih ada backup yaitu Ke DRC atau Cold Site yang ada Ke Batam dan bisa auto gate interactive service,” terangnya.

Lebih Jelas, Hadi pun mengatakan bahwa pemerintah Berencana menyiapkan pengaturan Yang Berhubungan Bersama penempatan data dan cadangannya secara berlapis sesuai Bersama tingkat klasifikasi data mulai Bersama data strategis, data terbatas, hingga data terbuka.

“Karena Itu nanti ada data-data yang sifatnya umum atau terbuka seperti statistik dan sebagainya Berencana disimpan Ke cloud, Supaya tidak penuh data yang ada Ke PDN,” papar Hadi.

Ke Di itu, kata Hadi, BSSN Berencana terus Memperbaiki Keselamatan siber Bersama cara menyambungkan komando kendali BSSN serta mengaktifkan Computer Security Insident Response Team (CSIRT) yang Berencana terus Menyimak upaya pengelolaan PDN dan backup data.

“Tentunya, kita juga diperintah Bapak Kepala Negara Bagi meninjau kembali Peraturan/Instruksi Kepala Negara Yang Berhubungan Bersama Bersama operasional siber termasuk BSSN dan jajarannya, Supaya nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan,” tutupnya.