Lembaga Legis Latif Minta Pemerintah Prioritaskan Pembiayaan Industri Strategis

Pemerintahan mendatang yang dipimpin Kepala Negara terpilih Prabowo Subianto harus hadir dan memprioritaskan skema pembiayaan industri strategis. Foto: Dok SINDOnews

JAKARTA – Anggota Komisi VII Lembaga Legis Latif Di Fraksi PKS Mulyanto dan Sartono Hutomo Di Fraksi Demokrat menilai industri strategis Di ini kurang Menyambut perhatian pemerintah. Pemerintahan mendatang harus hadir dan memprioritaskan skema pembiayaan industri strategis.

“Saya melihat Pemberian pemerintah Di BUMNIS sangat lemah dan tidak menjadi prioritas. Beda sekali Bersama Langkah Strategis Nasional (PSN) yang ada sekarang,” ujar Mulyanto Ke Jakarta, belum lama ini.

Pemerintahan Berikutnya yang dipimpin Prabowo Subianto harus merumuskan pilihan prioritas dan strategi industrialisasi. “Agar industri menjadi prime mover (penggerak utama) Untuk Kemajuan ekonomi. Misalnya, harus direalisasikan pendalaman pohon industri secara vertikal. Agar kita Lebih mampu menguasai Keahlian industri yang berdaya saing,” ungkapnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengakui semuanya tidak semudah membalik tangan. Perlu kemauan politik dan konsistensi.

Negeri menjadi faktor penentu Di mengawal industri strategis. Dia mewanti-wanti bila pemerintah Berikutnya mengabaikan sektor industri, maka pembangunan Ke Didepan bakal lebih sulit.

Anggota Komisi VII Lembaga Legis Latif Di Fraksi Demokrat Sartono Hutomo menuturkan agar industri strategis dapat lebih mandiri maka harus ada pengelolaan keuangan yang baik Ke tiap BUMN.

“Mampu mengelola Bersama baik Kontrol Keuangan Ke setiap BUMN Di Kontek Sini mampu Memperbaiki transparansi dan akuntabilitas serta mampu Untuk diversifikasi Usaha agar tidak bergantung Ke satu sektor,” ujar Sartono.

Sebab itu, dia menekankan Negeri tentu harus selalu hadir Di skema pembiayaan industri strategis Agar ada proteksi Di pemerintah. “Pertama Pemberian penuh Di langkah-langkah perusahaan yang diambil Untuk kemajuan Ke industrinya masing-masing dan tentu juga harus jelas payung hukumnya,” katanya.

Bersama Cara Itu, siapa saja yang menjadi pengambil keputusan merasa aman Di setiap langkah Usaha yang diambil. “Kalau kita masih menggunakan langkah-langkah yang kaku pasti tertinggal Di yang lain,” ucapnya.

Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Lembaga Legis Latif Minta Pemerintah Prioritaskan Pembiayaan Industri Strategis