Jokowi Minta Teliti Perlindungan Kratom, BPOM: Masih Tahap Uji Hewan

Jakarta –

Ri Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Kesejajaran, Badan Studi dan Pembaharuan Nasional (BRIN), dan Badan Pengawas Terapi dan Citarasa (BPOM) Untuk melanjutkan Studi tentang aspek Perlindungan kratom.

Plt Kepala BPOM RI Rizka Lucia Andalusia, mengungkapkan Pada ini Studi Yang Berhubungan Bersama tanaman kratom berada Ke tahapan in vivo atau pengujian Di organisme hidup Ke hewan.

“Ujinya Mutakhir sampai in vivo. Tentu, kalau sudah sampai tahap-tahapan tertentu, BPOM Berencana mengawal sesuai Bersama kewenangannya,” jelas Rizka Untuk keterangan tertulis yang diterima detikcom, Jumat (21/6/2024).

Rizka menjelaskan Untuk melakukan Studi ini, BPOM bertindak sebagai pengawas sesuai Bersama kewenangannya. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati, mulai Untuk uji praklinik, Lalu uji in vivo, hingga uji klinik.

Pengujian tersebut merupakan standar baku yang perlu dipenuhi Untuk memastikan mutu dan Mutu Untuk kratom.

“BPOM sudah berkomunikasi Bersama BRIN, nanti Berencana mengawal sesuai standar yang ada. Kalau setiap tahapan, kita melihat apakah protkolnya itu sudah sesuai apa belum, sudah bisa membuktikan apa yang diharapkan apa tidak,” terangnya.

Rizka mengatakan sampai Pada ini, Studi kratom ini masih belum selesai.

Dikutip Untuk laman Badan Narkotika Nasional (BNN), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mengklasifikasikan kratom sebagai NPS atau New Psychoactive Substance Sebelum 2013. BNN sendiri merekomendasikan kratom Untuk masuk Hingga Untuk narkotika golongan 1.

Daun kratom mengandung beberapa jenis senyawa alkaloid yang dapat digunakan Untuk tujuan Terapi, seperti 7-hydroxymitragynine, speciogynine, dan paynantheine.

Senyawa 7-hydroxymitragynine dan speciogynine Memperoleh efek sebagai Terapi analgesik atau pereda rasa sakit. Hingga sisi lain, paynantheine bisa menciptakan efek menghilangkan rasa nyeri.