Pembangunan IKN Sebagai Kepentingan Nasional

JAKARTA – Anggota Komisi VI Lembaga Legis Latif Herman Khaeron mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Sebagai kepentingan nasional. Dia pun melihat pembangunan IKN tahap pertama sudah sesuai Bersama jalur atau on the track.

IKN dinilai sebagai gerbang Sebagai pembangunan ekonomi yang inklusif, membuka pusat ekonomi Mutakhir, Supaya tidak hanya bertumpu Ke Pulau Jawa. Kendati demikian, perlu waktu Sebagai mewujudkannya.

Sampai Sekarang, pembangunan IKN sudah sesuai target. Secara keseluruhan pembangunan tahap pertama sudah 84,9%. Adapun pembangunan Kantor Ri mencapai 90%.

“IKN sudah menjadi kepentingan nasional kita, tentu butuh waktu agar dapat memujudkannya sesuai roadmap pembangunan IKN. Tetapi, Sebagai pembangunan tahap pertama menurut data yang saya peroleh sudah on the track,” kata Herman Khaeron, Rabu (19/6/2024).

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 hektare Untuk 36.150 hektare tanah masih Untuk penguasaan pihak lain Lantaran belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL). Herman berpendapat, Kementerian ATR/BPN Lagi menyelesaikan masalah tersebut.

“Pada ini Pembantu Presiden Tim Menteri ATR/BPN (Agus Harimurti Yudhoyono) Lagi fokus dan melakukan percepatan menyelesaikan masalah pertanahan Ke IKN secara persuasif dan berkeadilan,” tuturnya.

IKN dirancang sebagai katalis Sebagai membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, Mendorong Perkembangan, menciptakan lapangan kerja, dan Mengurangi Kemiskinan Global. IKN dinilai sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi Mutakhir.

Diharapkan dapat membawa multiflier effect Bersama menjadikan episentrum Perkembangan yang Berencana Lebih merata Ke Daerah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia Sentris Ke Indonesia Maju 2045.

IKN bakal menurunkan kesenjangan antarwilayah Lantaran pemindahan ibu kota Ke luar Pulau Jawa Mendorong perdagangan antarwilayah, Mendorong Penanaman Modal Asing Ke provinsi ibu kota Bangsa Mutakhir dan provinsi sekitarnya serta Mendorong diversifikasi ekonomi, Supaya tercipta dorongan nilai tambah ekonomi Di sektor non-tradisional Di berbagai Daerah non Jawa.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menuturkan bahwa Sukses membangun IKN Berencana Meningkatkan kepercayaan diri Indonesia Sebagai membangun kota-kota Mutakhir Ke Daerah lain. Hal ini berdampak besar Untuk upaya melakukan akselerasi pemerataan ekonomi.

“IKN itu harus dilihat sebagai awal. Kalau berhasil bangun IKN, pasti pede bangun yang lain Lantaran kita sudah patahkan pikiran lama kalau tidak bisa pindah ibu kota,” kata Piter.

Bersama Detail dia mengatakan bahwa Sukses membangun IKN tentu bukan semata tugas pemerintah. Komunitas juga punya peran penting Untuk mengawal proses pembangunan agar berjalan Bersama baik.

“Pemerintah punya keterbatasan membangun IKN. Yang dibutuhkan pemerintah Untuk kita bukan caci maki, Penilaian tanpa dasar, tapi sumbangsih pemikiran agar cita-cita kita bersama bisa terwujud. Dari Sebab Itu, jangan cuma Penilaian, tapi juga ada solusi,” pungkasnya.